NAIROBI,- Aksi demontrasi yang berujung kericuhan pecah di berbagai wilayah Kenya. Situasi semakin mencekam saat Presiden Kenya William Ruto memerintahkan polisi menembak kaki demonstran.
Demonstrasi di Kenya pecah sejak Senin (7/7/2025). Sedikitnya 31 orang tewas akibat kerusuhan dan kericuhan yang pecah di sana.
Akan tetapi, aksi demonstrasi tak kunjung surut dan justru semakin intensif, sebagaimana dilansir BBC, Kamis (10/7/2025).
PBB dan beberapa kelompok hak asasi manusia (HAM) menuduh polisi menggunakan kekerasan berlebihan dalam gelombang protes anti-pemerintah.
Ruto mengatakan, polisi diperbolehkan untuk menembak kaki demonstran, memastikan lumpuh tapi tidak terbunuh.
"Siapa pun yang tertangkap membakar bisnis atau properti orang lain harus ditembak kaki, dirawat di rumah sakit, dan kemudian dibawa ke pengadilan. Jangan bunuh mereka, tetapi pastikan kaki mereka dipatahkan," kata Ruto.
Ia juga memperingatkan para pesaing politiknya agar tidak mensponsori dan memanfaatkan protes serta cara-cara melanggar hukum untuk menggulingkannya secara paksa dari kekuasaan.
Selain 31 korban tewas, lebih dari 100 orang terluka dan sekitar 532 orang ditangkap dalam aksi protes yang melanda ibu kota Nairobi dan kota-kota besar lainnya, lapor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kenya (KNCHR).
PBB menyatakan sangat prihatin dengan banyaknya jumlah korban tewas dan mengkritik polisi Kenya karena menggunakan amunisi mematikan terhadap para pengunjuk rasa.
Dalam pidatonya pada Rabu (9/7/2025), Ruto membela tindakan polisi. Dia menuturkan, setiap serangan terhadap pasukan keamanan, itu berarti perang terhadap negara.
"Kenya tidak dapat dan tidak akan diperintah melalui ancaman, teror, atau kekacauan. Tidak di bawah pengawasan saya," kata Ruto.
Dia juga berjanji untuk tegas menindak mereka yang berada di balik protes tersebut secara tegas.
Ruto juga menegaskan, setiap pergantian pemerintahan hanya mungkin terjadi melalui pemilihan umum, bukan melalui protes.
Dia juga mendesak para penentangnya untuk menunggu pemilihan umum (pemilu) 2027.
"Negara ini tidak akan dihancurkan oleh segelintir orang yang tidak sabar dan menginginkan pergantian pemerintahan dengan cara-cara yang inkonstitusional. Hal itu tidak akan terjadi," tambah Ruto.
Berbicara kepada Newshour dari BBC World Service, juru bicara pemerintah Gabriel Muthuma mengakui adanya insiden kekerasan berlebihan oleh polisi.
Dia menambahkan bahwa beberapa polisi sedang diselidiki atas insiden mematikan tersebut.
Namun, dia mengeklaim bahwa perintah Ruto untuk menembak kaki para pengunjuk rasa harus dilihat dengan konteks tertentu.
"Kami telah melihat orang-orang yang kini membakar kantor polisi dan membakar properti orang-orang, dan terkadang bahkan melukai polisi," ucap Muthuma.
Mantan Wakil Presiden Rigathi Gachagua membantah klaim bahwa oposisi berencana menggulingkan Ruto.
"Tidak ada yang ingin Anda keluar dari pemerintahan secara inkonstitusional. Kami ingin menghadapi Anda dalam pemilu pada Agustus 2027, jadi santai saja," kata Gachagua.
Dia terpilih dalam pemilu bersama Ruto pada 2022 tetapi dimakzulkan tahun lalu setelah keduanya berselisih